Apa yang Menyebabkan Omnibus Law Ditolak?

By | January 29, 2024

Pemerintah Indonesia meluncurkan Omnibus Law sebagai langkah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, kebijakan ini tidak luput dari kontroversi dan penolakan, terutama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut KSPI, beberapa poin dalam RUU Ciptaker (Cipta Kerja) ini harus disoroti dan ditolak karena dinilai merugikan kaum buruh.

Penghapusan UMK dan UMSK

Salah satu alasan utama penolakan terhadap Omnibus Law adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK). Sebelumnya, UMK dan UMSK memberikan jaminan upah yang layak bagi pekerja. Namun, dengan penghapusan ini, buruh khawatir akan terjadi penurunan upah yang signifikan dan peningkatan eksploitasi tenaga kerja.

Sebagai contoh, sebelum Omnibus Law diberlakukan, sebuah kota dengan biaya hidup tinggi akan menetapkan UMK yang sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja di wilayah tersebut. Namun, dengan penghapusan UMK, kemungkinan besar upah pekerja akan disesuaikan dengan upah minimum nasional, yang cenderung lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk hidup layak di kota tersebut.

Penolakan terhadap penghapusan UMK dan UMSK juga muncul karena kekhawatiran bahwa hal ini akan menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja, serta memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menentukan upah secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata pekerja.

Pelonggaran Perlindungan Pekerja

Selain penghapusan UMK dan UMSK, Omnibus Law juga menuai penolakan karena dianggap melonggarkan perlindungan pekerja. Beberapa ketentuan dalam Omnibus Law mengurangi hak-hak pekerja, seperti perpanjangan masa kontrak pekerja, pelonggaran pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengurangan pesangon.

Dengan perpanjangan masa kontrak pekerja, perusahaan dapat memperpanjang kontrak tanpa batas waktu, sehingga pekerja tidak lagi mendapatkan jaminan kepastian kerja. Sementara itu, pelonggaran PHK membuat pekerja lebih rentan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Hal ini juga berdampak pada hak pesangon, yang menjadi tidak sebanding dengan masa kerja dan kontribusi pekerja.

Kendati ada argumen bahwa pelonggaran ini akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, penolakan tetap muncul karena kekhawatiran akan peningkatan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja. Perlindungan pekerja yang cukup menjadi hak yang penting bagi mereka agar dapat bekerja dengan aman dan adil.

Kerusakan Lingkungan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Omnibus Law juga dikritik karena dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan dan meningkatkan risiko eksploitasi sumber daya alam. Beberapa pasal dalam Omnibus Law menyederhanakan persyaratan lingkungan, mempermudah perizinan usaha yang berpotensi merusak ekosistem, dan mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan.

Dalam pandangan para penolak Omnibus Law, hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, seperti deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem lainnya. Mereka juga khawatir bahwa kebijakan ini akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk mengambil sumber daya alam dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan hanya memperkaya diri tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penolakan terhadap Omnibus Law dalam konteks lingkungan bukan hanya berasal dari kalangan pekerja, tetapi juga dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang peduli dengan keberlanjutan alam dan kehidupan manusia di masa depan.

Omnibus Law menghadapi penolakan yang signifikan, terutama dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Penghapusan UMK dan UMSK, pelonggaran perlindungan pekerja, dan kerusakan lingkungan menjadi beberapa alasan utama yang mengarah pada penolakan ini. KSPI dan kelompok-kelompok yang setuju dengan mereka berpendapat bahwa kebijakan ini akan merugikan pekerja, meningkatkan ketidakpastian kerja, dan berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Apakah Omnibus Law benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ataukah ia berpotensi merugikan pekerja dan lingkungan? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan dan menarik minat banyak pihak untuk menggali lebih dalam tentang dampak dan implikasi dari kebijakan kontroversial ini.